}); Selain Divonis 7 Tahun, Hak Politik Bupati Pakpak Bharat Juga Dicabut - KAPITANEWS

Selain Divonis 7 Tahun, Hak Politik Bupati Pakpak Bharat Juga Dicabut



KapitaNews.comMedanBupati Pakpak Bharat non aktif, Remigo Yolando Berutu, tak kuasa menahan air mata setelah mendengar vonis selama 7 tahun penjara dan denda Rp 650 juta subsider 4 bulan kurungan yang dijatuhkan majelis hakim, Kamis (25/7/2019). 

Usai pembacaan vonis, mantan orang nomor satu di Pakpak Bharat itu sempat berlinang air mata di Ruang Cakra I Pengadilan Tipikor Medan. 

"Menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Remigo Yolando Berutu selama 7 tahun dan denda Rp650 juta subsider 4 bulan kurungan," tandas majelis hakim yang diketuai oleh Abdul Azis. 

Terdakwa Remigo dinyatakan terbukti menerima uang suap dari kontraktor untuk memuluskan pengerjaan proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat. Selain penjara, majelis hakim juga menghukum terdakwa Remigo untuk membayarkan Uang Pengganti (UP) senilai Rp1.234.567.890 subsider 1 tahun 6 bulan penjara. 

Bahkan, majelis hakim juga mencabut hak politik Remigo untuk dipilih selama 4 tahun. 

"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun," pungkas Abdul Azis. 

Perbuatan terdakwa Remigo dinyatakan terbukti melanggar pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. 

Putusan itu tersebut sebenarnya lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Mohamad Noor Azis yang meminta Remigo dipenjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp650 juta subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp1,23 miliar subsider 2 tahun penjara. 

Usai membacakan amar putusannya, hakim Abdul Azis menanyakan tanggapan terdakwa. Remigo yang mengenakan batik cokelat lengan panjang dan celana hitam tersebut berkonsultasi dengan kuasa hukumnya. 

"Kami memutuskan untuk pikir-pikir, sebelum mengajukan upaya hukum," ujar salah seorang pengacara. 

Hal tersebut ditanggapi oleh perwakilan KPK, Mohamad Noor Azis. "Sama, kami pikir-pikir," cetus Mohamad. 

Di luar sidang, Remigo tak berkomentar soal putusan majelis hakim. Dia hanya berlalu ke arah ruang tahanan sementara PN Medan bersama istrinya, Made Tirta Kusuma Dewi yang tampak terus menutupi muka. 

Sejumlah orang berupaya menghalangi wartawan mengambil gambar. Kondisi ini juga terjadi selama persidangan. Setelah sidang sempat terjadi keributan antara seorang pria yang menghalang-halangi dengan sejumlah wartawan. 

Sesuai dakwaan Penuntut Umum KPK, uang suap Rp1,6 miliar itu seluruhnya diterima Remigo di beberapa tempat kurun waktu Maret 2018 sampai 17 November 2018. Di antaranya uang itu diperoleh sewaktu di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat, Bank Sumut Cabang Pembantu Salak, Cafe di Medan dan terakhir di rumah terdakwa, Jalan Pasar Baru Nomor 11 Padang Bulan, Medan. 

Uang itu diterima Remigo melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR Kabupaten Pakpak Bharat, David Anderson Karosekali dengan total Rp1,6 miliar. 

Terdakwa Remigo mengetahui bahwa pemberian uang tersebut dimaksudkan untuk memberikan proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat kepada para rekanan tersebut.
Share on WhatsApp

VIP Redaksi KAPITAnews.com

Situs Berita Online
https://www.kapitanews.com/
"Pusat Berita Terpercaya"
Ph:0853-7100-0720

0 komentar:

Posting Komentar