}); BAGAIMANA DENGAN PEMINDAHAN IKN REPUBLIK INDONESIA? - KAPITANEWS

BAGAIMANA DENGAN PEMINDAHAN IKN REPUBLIK INDONESIA?

Rocky Arfan,Mahasiswa Magister PPKn Universitas Negeri Padang

 Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas wilayah Indonesia kurang lebih 1.916.906,77 km2, inilah yang membuat Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Dengan adanya potensi kepulauan yang besar ini menjadikan Indonesia membutuhkan daerah sentral pemerintahan dan juga ibukota negara yang biasa dikenal dengan DKI Jakarta. Meskipun kini Jakarta sudah menjadi primadona dan menggambarkan sejarah berdirinya bangsa ini, namun muncul suatu isu mengenai pemindahan ibu kota dari Indonesia dari tahun 2019. 

 Presiden Jokowi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur dan sudah ditetapkan di wilayah administratif Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kabupaten Kartanegara di Kalimantan timur. Latar belakang pemindahan IKN adalah karena DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis sudah overpopulasi. Pemindahan IKN juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Namun demikian terdapat risiko pembiayaan yang bersumber dari APBN, BUMN, badan usaha, dan pihak swasta. Pemerintah harus memperhatikan skema kerja sama dengan pihak tersebut mengingat pembangunan sebuah ‘kota baru’ beserta infrastrukturnya memiliki risiko yang tinggi. Pemindahan IKN ini harus direncanakan dengan matang karena terdapat potensi dampak positif beserta risiko.

Jika dianalisis, banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari pemindahan ibu kota di Kalimantan timur ini, terutama dalam segi ekonominya antara lain;

1. pemanfaatan sumberdaya daya yang potensial seperti pembukaan lahan untuk keperluan infrastruktur produktif dan pembukaan lapangan kerja bagi sumberdaya manusia yang terampil di ibukota baru

2. Pemindahan IKN juga berdampak terhadap kenaikan inflasi secara nasional, karena kegiatan produksi semisal pabrik akan bermunculan di sekitar ibukota baru. Dengan ini akan tercipta lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Selain dari sisi keuntungannya, menurut hemat saya tentunya ada resiko yang didapatkan jika terjadi pemindahan ibu kota di Kalimantan, terutama dalam segi ekonominya, antara lain terkait pembiayaan dari keperluan pemindahan IKN. Dari data BAPPENAS memperhitungkan bahwa ada dua skenario kebutuhan total pembiayaan berdasar desain dari IKN, yaitu sebesar Rp466 Triliun dan Rp323 Triliun. 

Dua Skenario kebutuhan pembiayaan ini bergantung kepada fungsi pemerintahan dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan dari ibukota lama ke ibukota baru. Kebutuhan pembiayaan ini mencakup pembangunan fungsi utama, fungsi pendukung, fungsi penunjang, dan pengadaan lahan.

Dari berbagai literatur yang saya dapatkan, Indonesia bukan negara pertama yang memindahkan ibukota negaranya ke wilayah lain. Misalkan pemindahan Ibu kota negara Brazil, menurut kutipan dari koran tempo 2019, Brasil merupakan negara di wilayah Amerika Selatan yang secara kondisi, ekonomi, jumlah penduduk, memiliki kemiripan dengan Indonesia.yang memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia. 

Alasan utama dari pemindahan ibukota negara Brazil ini adalah untuk membagi beban kota sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan sekaligus mengurangi kepadatan penduduk. Contoh lain adalah Amerika serikat dari New York city ke Washington DC, negara Kzakhstan beribukota Almaty ke Astana, Australia dari Sydney ke Canberra dan beberapa negara lainnya.

Berkaca banyaknya kasus pemindahakan ibu kota hal tersebut tentunya bisa menjadi suatu landasan teori terhadap pembangunan bangsa dan negara ini, mislakan dengan menggunakan Teori Malthus Populasi dan Pertumbuhan Ekonomi. Menurut Malthus, populasi akan tumbuh manakala pendapatan naik di atas level subsisten. Mengapa? Karena adanya “animal nature” manusia, khususnya “pekerja miskin”. Keterkaitan antara pendapatan dan pertumbuhan dijelaskan dengan logika berikut: jika rata-rata pendapatan per orang naik karena semakin baiknya iklim dan tingginya output yang dihasilkan maka akan ada lebih banyak pangan dan kebutuhan lain. Jika pendapatan dan suplai pangan melebihi apa yang disyaratkan untuk kegiatan subsistem maka tambahan anak akan tetap ada. 

Dalam konteks kependudukan pada masa ini pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin besar. Para ahli pada masa ini sangat mengharapkan banyak kebijaksanaan yang ditujukan dalam merangsang pertumbuhan penduduk agar memiliki keterampilan, Kesehatan, serta ekonomi yang baik serta mampu melahirkan para penerus bangsa yang memiliki kualitas dan taraf hidup tinggi dalam upaya memajukan NRI.

Hemat saya, Pemindahan ibukota sah-sah saja dengan tujuan yang baik. Pemindahan ibukota harus mampu menjadi solusi percepatan pembangunan diberbagai wilayah tertinggal, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan skema kerja sama dengan pihak tersebut mengingat pembangunan sebuah ‘kota baru’ beserta infrastrukturnya memiliki risiko yang tinggi. Pemerintah juga harus mengantisipasi konflik kepentingan dalam pemindahan ibukota ini, mengedepankan kepentingan rakyat dalam rangka memajukan bangsa. Pemerintah juga nantinya diharapkan memerhatikan masyarakat di wilayah IKN baru yang diberi nama NUSANTARA tersebut. 

IKN baru menjadi harapan bagi kita semua dalam pembangun bangsa dan negara bukan untuk kepentingan elit politik ataupun segelintir orang. Begitulah harapan kita semua.

Oleh:Rocky Arfan,Mahasiswa Magister PPKn Universitas Negeri Padang




Share on WhatsApp

VIP Redaksi KAPITAnews.com

Situs Berita Online
https://www.kapitanews.com/
"Pusat Berita Terpercaya"
Ph:0853-7100-0720

1 komentar:

  1. Mantap bung rokky...bestie s2 ppkn 2021....tetap semngat ...!!!

    BalasHapus